BBM lagi, lagi-lagi naik, konversi gas.

Sudah tentu kalau BBM naik akan menimbulkan dampak yang menghebohkan Indonesia. Bagaimana tidak? BBM naik dampaknya akan makin banyak kenaikan yang membututinya. Kalau pemerintah hanya menghitung secara matematis, yang dinaikkan itu cuma BBM ya ngitungnya pengiritian duit yang dikeluarkan oleh negara untuk membayar subsidi tentu berkurang. Walah ya jelas tho. Kalau BBM tidak disubsidi, nggak ada pengeluaran Anggaran untuk membiayai subsidi. Tapi saya jamin pemerintah tidak bisa menghitung dampak inflasi yang ditimbulkan oleh kenaikan BBM. Multiple effect, ataupun effect dominonya. Apa pemerintah bisa menebak? Tidak bukan. Berapa kuadrat dari per seratus rupiah kenaikan harga, yach.. itu tugasnya para ekonom untuk menghitung.

Tapi kenaikan BBM saat ini (terutama minyak tanah), dibarengi dengan konversi minyak tanah ke gas. Uih.. main politik atau menguatkan ekonomi bangsa sih? Jangan lihat gampangnya dulu dong melaksanakan konversi. Aparat pemerintahan kita banyak yang belum siap mental. Masih banyak korupsinya. Coba teliti ke daerah-daerah. Program yang saya dengar sih pembagian tabung gas dan perlengkapannya itu dibagikan gratis. Siapa bilang? Sekali lagi tanya ke aparat-aparat Anda sampai ke daerah. Jika perlu dicek sampai ke konsumen terakhir. Di daerah, masa tabung gas itu disuruh ngangsur beberapa kali. Minimal harga Rp 75.000,-. Ini sungguh-sungguh terjadi. Gratisnya dimana?

Rakyat kecil sebenarnya pada berontak, tapi tidak punya daya. Segala macam masukan dari media dan wawancara, mana pernah juga didengar oleh pemerintah. Kalau sudah dipatok gitu, ya akan dijalankan. Lebih enak mengorbankan masyarakat daripada membayar biaya rapat koordinasi ulang. Wah.. padahal uang rapatnya kan juga dari masyarakat, hasil pajak tuh.

Kenaikan minyak tanah yang diperkirakan menjadi Rp 7.000,- per liter sungguh kenaikan hebat. Karena lebih dari 100% dari semula. Yah.. paling rakyat kecil cuma tinggal menerima keputusan sambil menangis. Mau berbuat apa lagi tho? Kurangi aja jatah makan, selesai. Gak bergizi juga nggak papa kok. Biar jadi bodho-bodho asal tetap hidup. Ya nggak??

Kenaikan Perlu Dikaji Ulang

Apakah memang sudah tidak ada cara lain, entah itu alasan untuk keseimbangan anggaran, kenaikan harga minyak dunia, atau bahkan alasan konversi. Alasanna memang macem-macem sih, kalau yang satu gagal, akan beralih ke alasan yang lain. Biar ramai membahasnya. Kalau dari segi Anggaran, para ekonom sudah banyak yang bicara, antara lain efisiensi pengeluaran anggaran, penjadwalan kembali hutang, dsb. Kalau masalah kenaikan harga minyak dunia ini sudah dijawab dengan dua opsi yang menguatkan kenaikan harga yaitu, pembatasan peredaran minyak tanah, dan kenaikan harga minyak tanah (kok nggak pilih salah satu?). Kalau alasan konversi ke gas. Apa tidak keburu-buru. Distribusi gasnya aja belum dipikirkan secara matang, tadi sudah dijelaskan yang mestinya gratis juga masih harus membayar. Belum lagi isi ulangnya. Masa punya kompor gas ngisi ulangnya harus berjalan sejauh 14 km. Apalagi harga gasnya juga lebih mahal.

DAYA BELI KITA MASIH RENDAH

Daya beli masyarakat Indonesia masih rendah. Pendapatan perkapita juga lagi kembang kempis. Namun kenaikan harga-harga sudah pasti terjadi di setiap tahunna, bahkan dalam satu tahun bisa berkali-kali. Namun dari itu, dampak ke depan atas kenaikan harga-harga belum bisa diprediksi. Pengembangan produksi masyarakat tidak banyak bertambah. Dari berbagai faktor masyarakat kita menilai masih mahal, baik dari segi pendidikan, komunikasi, biaya hidup, sembako, dll. Apa sih yang murah di negara kita yang subur makmur ini?

Apa kita mau meniru perancis? Dimana harga satu cangkir kopi kursnya mencapai Rp 50.000,- Biaya kereta api sepanjang 1 jam perjalanan Rp 400.000,-. Tapi meskipun begitu di sana kok ya adem ayem. Bahkan dunia mengakui di sana pendapatan perkapita tinggi dunia. Silahkan saja di Indonesia mau demikian, harga kopi satu cangkir Rp seratus ribu juga tidak apa-apa. Asalkan masyarakatnya dengan senang hati bisa membeli secangkir kopi itu.

Yang penting kan masyarakatnya. Bagaimana pemerintah mengusahakan kenaikan perekonomian warga dan menaikkan pendapatan perkapita warga. Kalau saat ini masih repot banget deh dari masyarakat kita. Jangan yang dipakai patokan adalah pegawai para pejabat dan pegawai negeri yang gajinya kemarin sudah dinaikkan berprosen-prosen, misal rata-rata sekarang Rp 2.500.000,- per bulan. Sumber gaji itu kan dari hutang negara, bukan kenaikan produksi nasional. Trus yang swasta, kita perlu ingat untuk mendapat gaji Rp 1.000.000,- per bulan itu masih sulit. Swasta banyak yang kembang kempis membiayai pengeluaran rutin. Kalau harus imbang ya harus menaikkan harga. Eh.. dampaknya tentu ke masyarakat petani, yang tidak punya gaji tetap.

Ini bukan sekedar ngomong ngalor ngidul kayak acara goro-goro di wayang kulit. Tapi ini adalah gambaran kehidupan yang terjadi di Indonesia. Siapa yang bisa menjadi ratu adil, yang bisa bertindak bijak dengan segala kelemahan di negeri ini.